Skip to content

KAJIAN PARA AHLI EKONOMI TERHADAP HUKUM

November 24, 2010
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga penulis di beri kelapangan berfikir dan kekuatan ilmu serta semangat dalam menyelesaikan makalah ini. Adapun maksud penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas semester 3 dari mata kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis/Ekonomi.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang di miliki penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih untuk setiap saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pembuatan makalah ini, khususnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat dalam kepada Bapak Adang, SH.,MH. selaku dosen pengajar mata kuliah Aspek Hukum Dalam  Bisnis/Ekonomi di STIEPAS ( Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan ). Serta penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak lain yang yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaraan penulis selama ini.
Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.
BAB I
PENDAHULUAN
  1. LATAR BELAKANG
Suatu masyarakat yang sehat cenderung memilih atau menciptakan hukum-hukum yang dapat mempromosikan efisiensi ekonomi. Untuk mengukur apakah hukum yang dipilih atau diciptakan turut mempromosikan efisiensi ekonomi, maka diperlukan pendekatan terhadap hukum ynag tidak semata-mata hukuman. Oleh karena itu tulisan ini membahas suatu pendekatan terhadap hukum yang semakin hari semakin berkembang, yakni economic analysis of law.
Dalam tulisan ini juga dikemukakan perkembangan economic analysis of law di Indonesia, serta beberapa contoh aplikasi, sehingga dapat dilihat bahwa pendekatan ekonomi atas hukum memang relevan dan bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia. Dalam hal ini secara umum fokus pembahasannya adalah mengenai fenomena-fenomena yang menjadi kecenderungan dibidang hukum bisnis, yang secara implisit maupun eksplisit dapat menimbulkan ketidakefisienan (inefficient). Kecenderungan-kecenderungan tersebut berkenaan dengan diwajibkannya perlibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan, ketidakefisienan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung dibidang hukum bisnis, serta adanya ketidakharmonisan anta peraturan perundang-undangan.
  1. DEFINISI DAN TUJUAN HUKUM
a)      Definisi Hukum
Hukum adalah suatu tindakkan yang pada dasarnya dilakukkan karena ada UUD yang berlaku didalamnya, sehingga para penegak hukum yang berwenang dapat menindak lanjuti jika ada salah satu masyarakat yang melanggar hukum tersebut . Para ahli dan sarjana ilmu hukum memiliki sudut pandang yang berbeda dan berlainan. Dengan demikian, beberapa ahli menjelaskan menurut pendapatnya masing – masing.
·         Van Kan
Menurut Van Kan hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
·         Utrecht
Menurut Utrecht hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah ataupun larangannya) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
·         Wiryono Kusumo
Menurut wiryono kusumo hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sangsi.
Menurut pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur – unsur, yaitu :
1.      Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2.      Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa.
3.      Peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi.
4.      Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sangsi tegas.
b)     Tujuan Hukum
Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk mentertibkan hidupan masyarakat. Peranan hukum di dalam masyarakat khususnya dalam menghadapi perubahan masyarakat perlu dikaji dalam rangka mendorong terjadinya perubahan sosial. Pengaruh peranan hukum ini bisa bersifat langsung dan tidak langsung atau signifikan atau tidak. Hukum memiliki pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong munculnya perubahan sosial pada pembentukan lembaga kemasyarakatan tertentu yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Di sisi lain, hukum membentuk atau mengubah institusi pokok atau lembaga kemasyarakatan yang penting, maka terjadi pengaruh langsung, yang kemudian sering disebut hukum digunakan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat.
  1. SUMBER-SUMBER HUKUM
1)      Menurut Edward Jenk , bahwa terdapat 3 sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah “forms of law” yaitu :
                                                        i.            Statutory;
                                                      ii.            Judiciary;
                                                    iii.            Literaty.
2)      Menurut G.W. Keeton , sumber hukum terbagi atas :
                                                        i.            Binding sources (formal), yang terdiri :
·         Custom;
·         Legislation;
·         Judicial precedents.
                                                      ii.            Persuasive sources (materiil), yang terdiri :
·         Principles of morality or equity;
·         Professional opinion.
Pada umumnya para pakar membedakan sumber hukum ke dalam kriteria :
                                                       I.            SUMBER HUKUM MATERIIL
Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
                                                    II.            SUMBER HUKUM FORMAL
Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.
Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum.
  1. KODIFIKASI HUKUM
Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang undang secara sistematis dan lengkap.
1)      Unsur-unsur dari suatu kodifikasi:
Ø  Jenis-jenis hukum tertentu
Ø  Sistematis
Ø  Lengkap
2)      Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh:
Ø  Kepastian hukum
Ø  Penyederhanaan hukum
Ø  Kesatuan hukum
BAB II
  1. EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI
1.      EKONOMI
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan.
2.      HUKUM EKONOMI
Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
Rochmat Soemitro memberikan definisi, hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana saling berhadapan kepentingan masyarakat. Sedangkan Sunaryati Hartono menyatakan hukum ekonomi indonesia adalah keseliruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.
Sunaryati hartono juga membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua macam, yaitu:
a)      Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (missal: hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)
b)      Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (missal: hukum perburuhan dan hukum perumahan).
Hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam berbagai kegiatan bidangnya ada yang diatur oleh hukum, ada pula yang tidak atau belim diatur oleh hukum. Jadi hokum ekonomi mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi semua persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi.
Hukum ekonomi merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang. Jadi embrio dari hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagian dari hukum perdata.
Kajian hukum perdata, dalam hal ini hukum dagang, selalu mempunyai tekanan utama pada perikatan para pihak (hubungan hukum para pihak) dan tekanan utama pada hak dan kewajiban para pihak. Pengkajian hukum dagang juga dikaji dengan pendekatan mikro saja sehingga hukum dagang berada dalam ranah privat. Sedang hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja tapi harus dikaji dari banyak aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang atau perdata umumnya. Hukum ekonomi mempunyai kajian dengan pendekatan makro dan mikro. Kajian yang berkonsep makro maksudnya ialah kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro, dalam bagian ini ada campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar (ruang lingkup publik). Sedangkan kajian yang berkonsep mikro maksudnya ialah kajian yang mempunyai wawasan khusus terhadap hubungan-hubungan yang tercipta karena adanya hubungan hukum para pihak yang sifatnya nasional, kondisional, situasional (ruang lingkup hukum privat).Dengan demikian hukum ekonomi berada dalam ranah atau mengacu pada hukum privat dan publik. Contoh hukum ekonomi :
·         Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.
·         Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.
·         Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
·         Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.
Guna memperjelas pembahasan mengenai Analisis Ekonomi Atas Hukum, terutama implementasinya dalam bidang hukum bisnis di Indonesia, maka di bawah akan dikritisi beberapa permasalahan yang aktual yang dihadapkan dengan prinsip efisiensi ekonomi (economic efficiency). Pemilihan prinsip efisiensi ini berdasarkan pada kemudahannya untuk dipahami, karena tidak memerlukan rumusan-rumusan teknis ilmu ekonomi atau rumus berupa angka-angka. Yang menjadi fokus perhatian adalah berkenaan dengan kemungkinan munculnya ketidakefisienan (inefficiency) dari pembentukan, penerapan maupun enforcement dari peraturan perundang-undangan.
Pertama berkenaan dengan kecenderungan diwajibkannya pelibatan profesi hukum tertentu dalam memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundang-undangan. Hal ini misalnya terlihat dalam Pasal 5 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang mengharuskan dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dengan akta notaris. Sutan Remy Sjahdeini memberikan komentar terhadap pasal tersebut dengan mengatakan tidak jelasnya alasan harus dibuatnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia secara notariil, mengingat di dalam praktik selama ini, perjanjian Fidusia cukup dibuat dengan akta di bawah tangan.
Sebelumnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) ditetapkan juga bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Alasan penerapan ketentuan ini adalah bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, yang bentuk aktanya ditetapkan, sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang terletak di daerah kerjanya.
Terhadap ketentuan UUHT inipun disampaikan kritik yang sama berkenaan dengan pembebanan yang secara ekonomis memberatkan debitur pengusaha lemah. Menanggapi hal tersebut melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit Tertentu, pemerintah memberikan kemungkinan bagi SKMHT jenis kredit tertentu berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok yang bersangkutan.
Kritik inefisiensi terhadap notaris sebagaimana dibahas di atas juga menimpa profesi hukum lain, yakni penasehat hukum. Pasal 5 Undang-undang Kepailitan, menetapkan bahwa permohonan berkenaan dengan proses kepailitan harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktek (dalam hal ini izin praktek pengacara kepailitan). Permohonan tersebut antara lain berupa permohonan pernyataan pailit, permohonan sita jaminan dan penunjukan kurator, permohonan Kasasi, pengajuan Memori Kasasi, permohonan Peninjauan Kembali, permohonan penangguhan sementara, pengangkatan penangguhan dan perubahan syarat-syarat penangguhan, tuntutan pembatalan perdamaian, serta permohonan rehabilitasi di bidang kepailitan.
Kedua berkenaan dengan ketidakefisienan dalam pembentukan lembaga-lembaga pendukung di bidang hukum bisnis. Misalnya pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri-sendiri pada gilirannya akan menimbulkan pemborosan. Segala biaya untuk pelaksanaan tugas lembaga-lembaga tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Padahal di Amerika Serikat sendiri sebagai negara pelopor persaingan usaha sehat dan perlindungan konsumen, tugas sebagaimana dibebankan kepada KPPU, BPKN dan BPSK dicakup atau merupakan tugas satu lembaga yang bernama Federal Trade Commission (FTC). Sebagai bahan perbandingan di bawah ini dikutipkan posisi dan tugas FTC antara lain sebagai berikut :
“The basic objective of the FTC is to promote free and fair trade competition in the American economy. It provides guidance to business and industry on what they may do under the laws administered by the commission. It also gathers and makes available to Congress, the president, and the public factual data on economic and business conditions”.
Berdasarkan pembahasan tersebut, maka pendekatan ekonomi relevan dikemukakan berkenaan dengan gagasan pembentukan lembaga penunjang hukum bisnis, sehingga nilai efisiensi dari pembentukan lembaga tersebut dapat dimaksimalisasi. Contohnya bilamana suatu lembaga yang digagas, tugas-tugasnya mendekati atau dapat dibebankan kepada lembaga yang sudah ada, maka tidak perlu membentuk lembaga baru.
Permasalahan lain yang dapat menimbulkan inefisiensi adalah ketidakharmonisan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini dapat dikemukakan misalnya adanya ketentuan hukum yang menyimpang dari prinsip pokok pengembangan lembaga non-litigasi, terutama kewajiban pengadilan untuk menolak perkara dimana para pihak sendiri telah memilih penyelesaian secara non-litigasi. Ketentuan tersebut tampak pada ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni yang mengatur sebagai berikut :
“Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”
Insider trading adalah suatu kejahatan di Pasar Modal yang sangat sulit untuk dibuk tikan, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Tidaklah mudah untuk membawa pelaku kejahatan ini ke dalam peradilan pidana. Hal ini terkait dengan sulitnya pembuktian atas praktek kejahatan tersebut. Fenomena ini menarik bagi penulis untuk menelitinya.
Setelah melalui beberapa kajian secara mendalam dengan dukungan data dan informasi baik dari literatur, fakta nyata maupun beberapa riset skala kecil yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan penanganan insider trading di Indonesia yaitu:
a.       kendala dalam pembuktian insider trading,
b.      dampak insider trading terhadap perkembangan pasar modal Indonesia,
c.       perlindungan investor terhadap insider trading dan
d.      penyelesaian insider trading di Pasar Modal Indonesia.
Harapan dan tujuan penulis setelah mengkaji permasalahan tersebut adalah:
Ø  untuk mengetahui cara mengungkap kasus insider trading di pasar modal Indonesia dan memberi hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran bagi para pelaku kejahatan tersebut,
Ø  untuk mengetahui sejauh mana kasus insider trading berakibat pada pengembangan pasar modal Indonesia,
Ø   untuk mengkaji konsep penyelesaian kejahatan insider trading yang terdapat dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia maupun di luar negeri dalam rangka mencari solusi bagi penanggulangan kejahatan tersebut.
Tulisan ini adalah ringkasan dari disertasi yang telah dipertahankan dalam suatu sidang disertasi yang diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2005 di Universitas Padjadjaran, Bandung dengan yudisium Cum Laude. Tulisan ini tidak memuat secara lengkap tentang halhal yang ada dalam disertasi namun hanya beberapa ringkasan yang penulis anggap penting untuk dimuat dalam media ini. Berikut adalah beberapa informasi yang melatarbelakangi tulisan ini. Fenomena Pasar Modal Salah satu cara untuk pengembangan ekonomi di Indonesia yaitu melalui pasar modal yang merupakan sumber pembiayaan.
Pemikiran tersebut kemudian diikuti dan dielaborasi lebih lanjut oleh banyak ahli ekonomi pembangunan yang lain seperti FH Harbinson, dalam Human Resources as the Wealth of Nations (1973); Roe L Johns, Edgar L Morphet, Kern Alexander, dalam The Economics and Financing of Education (1983); dan Percy E Burrup, Vern Brim-ley, dan Rulon R Garfield dalam Financing Education in a Climate of Change (1999). Namun, jika dilacak lebih jauh, sesungguhnya pemikiran mereka itu yang menjadi fundamen bagi pembentukan formasi sosial baru, yaitu kelas menengah. Dengan pendidikan yang baik, kelas menengah terpelajar ini akan lebih mudah menyuarakan aspirasi publik, bersikap kritis, dan artikulatif. Tentu saja ini merupakan modal yang sangat penting bagi upaya membangun basis masyarakat madani dan memperkuat sendi-sendi demokrasi. Dimensi ekonomi pendidikan menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor determinan dalam mendorong pertumbuhan ekono-finansial (uang) untuk investasi. Akan tetapi, pandangan konvensional ini kemudian dikoreksi oleh ekonom-ekonom generasi baru, dengan mengemukakan paradigma baru bahwa pendidikan justru menjadi faktor kunci untuk mendorong proses transformasi ekonomi. Paradigma ini dikemukakan oleh dua orang ahli ekonomi pembangunan peraih hadiah nobel, Garry S Becker dan Theodore W Schultz, yang termuat dalam Human Capital (1964) dan Investment in Education (1972). merujuk atau berpangkal pada pemikiran ekonomi klasik Adam Smith, yang menempatkan faktor modal manusia sebagai bagian penting dalam mendorong kemajuan ekonomi, setara dengan modal finansial (uang) dan modal fisik (tanah, pabrik, peralatan produksi, teknologi). Semua karya kesarjanaan tersebut menegaskan bahwa pendidikan mempunyai hubungan signifikan dengan pembangunan ekonomi; pendidikan dan ekonomi merupakan dua variabel yang saling bergantung. Sangat jelasbetapa pendidikan mempunyai korelasi positif dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi suatu bangsa. jangka menengah dan jangka panjang dalam usaha memobilisasi dana masyarakat guna pengembangan dunia usaha. 
Persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada pokoknya terdiri dari dua butir terpenting tentang hukum dan perubahan masyarakat itu, yaitu:
a)      Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.
b)      Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana
Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum Indonesia saat ini adalah menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang diadopsi dari Belanda, yaitu berdasarkan asas konkordansi, sedangkan Pasar Modal menganut unsur-unsur hukum dalam sistem hukum Anglo Saxon yang dikembangkan di Amerika. Sistem Common Law lebih mengacu kepada hukum kebiasaan (Customary Law) yang cenderung tidak tertulis. Sumber hukum utama dalam sistem Civil Law adalah perundang-undangan, walaupun terdapat sumber hukum lain seperti kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Berbeda dengan sistem Common Law,
Dari perbedaan kedua sistem hukum antara Common Law dan Continental Law tersebut, mengakomodasikan kedua sistem ini akan dikaji dari segi aspek hukum untuk membuat suatu format bagaimana solusi untuk menyelesaikan kejahatan insider trading. Aspek hukum Pasar Modal tersebut sering menjadi sorotan dan merupakan obyek diskusi yang menarik karena menyangkut teori-teori hukum tentang perdagangan orang dalam (insider trading). Teori hukum yang berhubungan dengan praktik perdagangan orang dalam tersebut merupakan teori-teori hukum yang menjadi landasan tentang pengaturan aspek yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh orang dalam (insider).
Tujuan utama dari pelaku insider trading adalah untuk memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan informasi yang belum ter-publish kepada publik, sehingga pelakupelaku dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, memang dalam hukum pidana dapat terlaksana dengan alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 yang berbunyi: “alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka”. Namun hal ini sangat sulit dibuktikan dan alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 ini tidak cukup untuk memenuhi pembuktian insider trading.
  1. TEOREMA COASE DAN DAMPAKNYA TERHADAP HUKUM
Dalam kajian–kajian Hukum dan Ekonomi (Law and Economics) dengan berbagai versinya seperti Economic Approach to the Law atau sering juga disebut Economic Analysis of Law, kajian-kajian tersebut tidak dapat dipisahkan dari ahli ekonomi Amerika yang bernama Ronald Harry Coase yang lahir di Inggris pada tanggal 29 Desember 1910. Ia pernah menulis “The Nature of the Firm”   (1937). Dalam karya awal tersebut, Coase berusaha untuk menjawab mengapa dalam aktivitas ekonomi sehari-hari kegiatan masyarakat diisi oleh begitu banyak perusahaan. Bukankah setiap orang bebas melakukan kegiatan ekonomi karena menurut Coase: “production coud be carried on without any organization at all”. Berdasarkan pemahaman teori ekonomi klasik yang dianut pada waktu itu, seharusnya prinsip efisiensi akan memacu orang untuk menghasilkan barang dan jasa yang termurah sehingga tidak ada tempat dan tidak ada alasan bagi sebuah perusahaan untuk hidup.
Berdasarkan pemikiran tersebut Coase membuat asumsi bahwa sebuah perusahaan akan tumbuh menjadi besar jika perusahaan tersebut mampu mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan internal mereka dengan meniadakan biaya-biaya ekstra yang membebani perusahaan. Menurut Coase akan ada pembatasan alamiah bagi pertumbuhan sebuah perusahaan. Pembatasan alamiah tersebut akan terjadi jika sampai satu saat terjadi penurunan semangat kewirausahaan (enterpreneurship), sehingga memicu peningkatan biaya pengeluaran (overhead cost) dan peningkatan biaya lain yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat para menejer karena memutuskan penggunaan alokasi sumberdaya perusahaan secara keliru.
Tulisan Coase “The Problem of Social Cost” dalam Journal of Law and Economics (1960), masih dipengaruhi oleh pemikiran tentang biaya transaksi (transaction cost) dalam karya awalnya The Nature of the Firm. Namun Coase berusaha menjawab dimana letak sumber biaya eksternalitas yang belum dijelaskan para ekonom seangkatan dia dan sebelumnya. Seperti diketahui eksternalitas tidak termasuk dalam Produk Nasional Bruto (Gross National Product) tetapi mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Brian H. Bix memberikan definisi:
“A term from economic analysis that refers to effects a transaction or activity has on those other than the parties to the transaction or the main actor(s). Though such effects can be either positive or negative, and theorists will refer to ‘positive externalities’ and ‘negative externalities’, some times the term ‘externalities’ is used to refer only to the latter”.
Merujuk definisi di atas, eksternalitas adalah istilah ekonomi yang diangkat dalam ilmu hukum oleh karena eksternalitas mengesampingkan keadilan yang merupakan salah satu tujuan utama hukum karena memiliki dampak membebankan biaya pada pihak-pihak yang tidak terkait dengan sebuah transaksi. Meskipun eksternalitas memiliki dampak positif maupun negatif, namun yang menjadi pokok perhatian adalah pada sisi negatifnya. Polusi adalah contoh utama bagaimana suatu biaya eksternal yang dibebankan pada masyarakat. Jadi meskipun out put nasional meningkat karena adanya aktifitas produksi, namun pada derajat tertentu aktifitas tersebut menurunkan tingkat kesehatan masyarakat dan kualitas kehidupannya. Dalam hal ini produsen hanya menghitung struktur biaya yang meliputi bahan baku, tenaga kerja, dan modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa; tetapi produsen tidak menghitung biaya-biaya sosial (social cost) dari polusi yang diakibatkan aktifitas produksi yang dihasilkannya. Dari aspek positifnya, eksternalitas juga menghasilkan keuntungan sosial yang tidak diperhitungkan seperti keahlian yang diperoleh pekerja karena menerima pelatihan-pelatihan yang memungkinkan pekerja memiliki kemampuan untuk bekerja dimana saja. Namun dampak positif ini (eksternalitas positif) juga tidak diperhitungkan dalam pendapatan nasional.
  1. Analisis Eksternalitas Biaya dan Pengaruh Pemikiran Coase Terhadap Hukum
Berkaitan dengan sumber permasalahan tentang eksternalitas, Coase berbeda pendapat dengan Arthur Pigou (1877-1959) berkenaan dengan peranan regulasi dalam berbagai aturan hukum guna menciptakan efisiensi dalam perekonomian. Menurut pandangan Pigou, untuk menjadikan bisnis berjalan secara ekonomis dan efisien maka diperlukan adanya upaya pemerintah yang memaksa, misalnya melalui kebijakan perpajakan, regulasi dan penegakkan hukum berupa pembebanan ganti rugi terhadap para pelaku bisnis guna melakukan internalisasi terhadap biaya-biaya yang harus dipikul orang lain sebagai akibat biaya eksternal yang dibebankan pada orang lain berkaitan dengan upaya menghasilkan dan memasarkan barang yang dihasilkan pelaku bisnis terkait. Pandangan Pigou tersebut sangat mempengaruhi pengorganisasian industri pada jamannya. Termasuk pandangan umum yang dianut pada jaman Pigou adalah bahwa tercapainya efisiensi dalam pasar bebas (free market) adalah merupakan interaksi antara berbagai biaya yang terwujud dalam penawaran dan permintaan yang mencapai titik ekuilibrium pada jumlah yang ditawarkan pada harga tertentu. Jika biaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu barang ternyata disubsidi (biasanya dilakukan oleh pemerintah), maka akan terjadi distorsi untuk mencapai titik ekuilibrium. Hal ini terjadi karena akan terdapat banyak barang yang diproduksi ketimbang jika pasar dibiarkan berjalan secara fair dan berlangsung apa adanya. Dalam hal ini argumentasi Pigou didasarkan pada sebuah perhitungan bahwa polusi yang dihasilkan oleh sebuah industri, sesungguhnya adalah merupakan biaya yang seharusnya ditanggung oleh industri tersebut. Namun dalam kenyataannya biaya dibebankan pada orang lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan industri tersebut. Oleh karena itu, menurut Pigou, agar pasar dapat kembali berlangsung secara adil dan fair maka biaya-biaya yang ekuivalen dengan biaya yang telah dieksternalkan tersebut seharusnya mesti di internalisasikan kembali sebagai biaya yang harus ditanggung oleh industri pencemar lingkungan tersebut.
Coase menggunakan contoh yang amat sederhana yaitu problem klasik yang sering terjadi antara peternak dan petani yang hidup bertetangga secara berdampingan. Ternak yang dibiarkan mencari rumput sendiri sering kali memasuki ladang pertanian dan merusak tanaman yang ditanam petani. Aktifitas peternak dan aktifitas petani yang hidup berdampingan tersebut merupakan sebab dan akibat yang membuat mereka mesti menanggung biaya ekternalitas sebagai hasil sampingan yang tidak dihendaki dari aktifitasnya masing-masing sebagai peternak dan petani. Coase menuliskan hubungan keduanya sebagai berikut :
“In the case of cattle and the crops, it is true that there would be no crop damage without the cattle. It is equally true that there would be no crops damage without the crops. …… If we are to discuss the problem in terms of causation, both parties cause the damage. If we are to attain an optimum allocation of resources, it is therefore desirable that both parties should take the harmfull effect (the nuisance) into account in deciding on their course of action”.
Coase menggambarkan secara matematis hubungan antara pertambahan hewan ternak dan kerugian yang diderita petani dengan mengasumsikan biaya petani membuat pagar pertahun  $ 9, sedangkan harga hasil tanaman $ 1 per tahun:
Jumlah ternak
(sapi jantan)
Kerugian tanaman pertahun (dalam ton)
Kerugian tanaman akibat penambahan sapi
(dalam ton)
1
1
1
2
3
2
3
6
3
4
10
4
Jika peternak akan mengeluarkan biaya untuk membangun pagar sebesar $ 9 maka ia akan memelihara ternak lebih dari 4 ekor agar biaya pemagaran kembali. Apabila pagar telah terpasang maka biaya marginal sebagai tanggung jawab peternak yang mengakibatkan kerugian bagi petani akan menjadi nol. Namun akan menjadi lebih murah bagi peternak jika tidak membangun pagar  dan cukup dengan membayar ganti rugi pada petani jika ternaknya hanya 3 ekor atau kurang.
Kesederhanaan proses pertukaran yang digambarkan oleh Coase dicoba dielaborasi lebih lanjut oleh Mitchel Polinsky dengan menariknya pada realitas yang lebih kompleks dan lebih faktual. Polinsky mengumpamakan problema yang dihadapi sebuah pabrik yang menghasilkan produk tertentu. Dalam proses menghasilkan produk tersebut pabrik mengeluarkan asap sebagai hasil sampingan yang menyebabkan polusi  yang menimbulkan kerusakan pada baju yang dijemur 5 (lima) tetangganya yang memiliki rumah disekitar kawasan pabrik yang menghasilkan polusi tersebut. Kerusakan terhadap masing-masing baju yang digantung pada jemuran adalah seharga $ 75, berarti kerusakan total 5 x $ 75 = $ 375. Masalah kerusakan jemuran tersebut dapat diatasi dengan dua cara:
·         dengan memasang peralatan filter pada cerobong pabrik seharga $ 150
·         dengan memberikan 5 unit alat pengering listrik pada tetangga masing-masing seharga $ 50, dengan total biaya $ 250.
Dalam situasi ini maka pilihan yang paling baik dan rasional adalah memasang filter pada cerobong pabrik karena dengan biaya hanya $ 150 tentu lebih murah ketimbang menyediakan alat pengering listrik seharga $ 250 pada tetangga yang jemurannya terkena dampak polusi pabrik. Dalam kasus ini, pertanyaan yang relevan yang dimunculkan oleh Coase adalah manakah yang akan menghasilkan keluaran (output) yang paling efisien jika hak atau kewajiban membersihkan udara yang tercemar asap tersebut diberikan pada penghuni rumah atau jika hak untuk mencemari udara diberikan pada pabrik yang mengeluarkan asap tersebut. Jika hak untuk membersihkan udara diberikan pada penghuni rumah, maka  maka pabrik yang mengeluarkan polusi udara tersebut memiliki tiga pilihan :
·         membayar $ 375 kepada tetangga penghuni rumah sebagai ganti rugi;
·         membeli 5 unit @ $ 50/unit alat pengering listrik untuk penghuni rumah seharga $ 250;
·         memasang filter pada cerobong asap pabrik dengan biaya $ 150.
Jelas bahwa  pilihan akan jatuh pada pemasangan filter pada cerobong pabrik dengan biaya $ 150 karena inilah pilihan yang paling efisien ketimbang membayar ganti rugi sebesar $ 375 atau membeli alat pengering senilai $ 250. Dalam hal hak untuk mencemari udara diberikan pada pabrik, maka penghuni rumah memiliki tiga pilihan :
·         menderita kerugian akibat asap pabrik senilai $ 375;
·         membeli lima alat  pengering @ $ 50 seharga $ 250;
·         membeli filter dan memasangkannya pada cerobong asap pabrik dengan biaya $ 150.
Pilihan yang efisien tentunya adalah membeli filter dan memasangkannya pada cerobong asap. Dengan demikian solusi paling efisien untuk memasang cerobong asap tidak berkaitan dengan apakah hak hukum diberikan pada pihak pabrik atau diberikan pada para penghuni rumah. Pada ilustrasi yang digambarkan Polinsky, diasumsikan bahwa para penghuni rumah dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran tanpa biaya ekstra. Inilah yang dinamakan transaksi berbiaya nol (zero transaction cost). Jika para pihak mengeluarkan uang untuk kepentingan bersama dalam mengupayakan sebuah negosiasi dan melaksanakan kesepakatan yang dicapai tersebut maka transaksi yang terjadi bukan lagi transaksi berbiaya nol (zero transaction cost).  Biaya transaksi dalam hal ini adalah segala komponen biaya yang dikeluarkan para pihak misalnya saja biaya untuk memperoleh informasi yang memadai tentang sebab-sebab terjadi pencemaran lingkungan yang dialami penduduk sekitar pabrik akibat polusi asap cerobong, biaya untuk melakukan negosiasi, biaya untuk merancang sebuah perjanjian bagi penyelesaian kasus antara para pihak dan biaya-biaya lain yang terkait.
Dari ilustrasi Polinsky tersebut maka ia menyusun Teorema Coase dalam sebuah kalimat: “If there are zero transaction costs,  the efficient outcome will occur regardless of the choice of the legal rule”.  Disini Polinsky menjabarkan Teorema Coase bahwa jika terjadi transaksi berbiaya nol, keluaran yang paling efisien akan terjadi tanpa mempertimbangkan apapun pilihan hukumnya.
Dalam kenyataan sehari-hari, sesungguhnya apa yang dinamakan zero transaction cost atau transaksi berbiaya nol tersebut jelas tidaklah realistis. Para pihak yang menghadapi permasalahan pencemaran di atas sesungguhnya juga harus meluangkan waktunya yang berharga dan mengeluarkan uangnya agar  bertemu bersama secara kolektif guna menggagas jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu pastilah para pihak mesti mengeluarkan biaya untuk mengupayakan jalan keluarnya. Misalnya diperlukan biaya $ 60 untuk mempertemukan para penduduk untuk membangun sikap bersama menghadapi pihak pabrik. Jika penduduk diberi hak untuk membersihkan udara yang tercemar maka pihak pabrik kembali menghadapi tiga  pilihan penyelesaian yaitu: membayar ganti rugi $ 375, mengeluarkan biaya $ 150 untuk memasang filter asap pada cerobong pabrik, atau membeli alat pengering seharga $ 250 untuk penduduk. Pilihan yang paling efisien tentunya adalah memasang filter asap pada cerobong pabrik. Namun jika pihak pabrik yang diberi hak untuk mencemari lingkungan maka setiap penduduk akan mempertimbangkan kembali apakah akan menerima kerugian sebesar $ 75, membeli alat pengering seharga $ 50, atau secara kolektif mengeluarkan biaya bersama sebesar $ 60 guna mencapai kesepakatan membeli filter bagi cerobong asap sebesar $ 150. Dalam posisi ini jelaslah penduduk secara rasional akan memilih masing-masing mengeluarkan biaya sebesar $ 50 untuk membeli  alat pengering meskipun pilihan tersebut bukanlah pilihan yang efisien.  Maka disini peranan hukum adalah untuk meminimalkan  efek biaya transaksi, yaitu apakah hak membersikan udara diberikan pada para penduduk atau hak mencemari lingkungan diberikan pada pihak pabrik. Bagi pihak pabrik tentunya tidak diperlukan biaya apapun untuk menghadapi penduduk karena biaya yang dikeluarkan oleh penduduk untuk mengadapi pabrik secara kolektif tidak mempengaruhi posisi pabrik tersebut. Sebaliknya penduduk terpaksa memilih pilihan yang tidak efisien yaitu membeli alat pengering $ 50 untuk menghindari pengeluaran kolektif sebesar $ 60. Dengan demikian biaya transaksi (transaction cost) secara aktual terjadi dalam hal pihak pabrik diberikan hak untuk mencemari lingkungan karena penduduk tidak mencapai kesepakatan bersama maka efek biaya transaksi menjadi lebih besar.
Berdasarkan gambaran Polinsky diatas, ia membuat rumusan yang lebih kompleks  Teorema Coase sebagai berikut: “If there are positif transaction cost, the efficient outcome may not occur under every legal rule”. Jadi jika biaya transaksi adalah positif, maka keluaran yang efisien tidak akan terjadi apapun pilihan hukumnya. Dalam situasi ini maka pilihan penerapan aturan hukum yang tepat adalah aturan hukum yang dapat meminimalkan efek biaya transaksi yang muncul. Dampak yang muncul antara lain adalah biaya transaksi aktual yang terjadi dan karena pilihan yang tidak efisien dalam rangka adanya keinginan untuk menghindari terjadinya biaya transaksi. Coase yang berbeda dengan Pigou bahwa intervensi pemerintah dalam membuat aturan hukum guna menginternalisasikan biaya sosial (social cost) tidak selamanya memberikan dampak positif seperti yang diharapkan. Contoh klasik yang dipaparkan Coase dan dielaborasi oleh rekan-rekannya menunjukkan bahwa kebijakan yang dapat diterapkan dalam bentuk aturan hukum adalah kebijakan yang mampu menginternalisasikan biaya-biaya sosial melalui pengenakan denda, kebijakan pajak atau ganti rugi secara proporsional berdasarkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Namun demikian perlu diingat bahwa pilihan hukum tidak akan mempengaruhi solusi bagi sebuah keluaran yang efisien tetapi pastilah ia mempengaruhi distribusi pendapatan.  Jika penduduk diberikan hak untuk membersihkan udara, pabrik akan mengeluarkan $ 150 untuk membeli filter cerobong asap. Pada pihak lain jika pabrik diberi hak mengeluarkan polusi melalui cerobong asapnya maka para penduduk sekitarlah yang harus membayar filter $ 150 yang dipasangkan pada cerobong asap pabrik. Karena itulah maka pilihan hukum membawa dampak pada redistribusi pendapatan.
Seperti telah dibahas sebelumnya, Coase tidak pernah menyusun sebuah teorema atas namanya. Teorema Coase pertama kali disebutkan oleh George J. Stigler ketika ia mengutip pandangan Coase yang telah dibahas di atas dalam karyanya The Theory of Price pada tahun 1966. Selanjutnya sejak itu muncul berbagai tulisan  yang membahas pemikiran Coase yang diberi label Coase Theorem. Melalui pemikirannya dan sumbangannya pada ilmu ekonomi, Coase memperoleh hadiah Nobel dibidang ekonomi pada tahun 1991.
BAB III
PEMBAHASAN
1.     Radius Prawiro
Pada tahun 1974 setelah peristiwa ”Malari” (malapetaka lima belas januari) sikap Indonesia terhadap investasi asing cukup hati-hati bahkan terkesan membatasi. Pada masa ini ada yang menyebut munculnya sikap-sikap ultra nasionalis yang kuat bahkan cenderung berlebihan dan pada masa ini pula dikenal sebagai masa ”indonesianisasi” modal asing.
Deregulasi perekonomian telah berakar di sektor keuangan, dan paket 6 Mei 1986 berfokus pada sektor perdagangan dan penanaman modal yang telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi di Indonesia. Peraturan-peraturan yang memaksakan indonesianisasi, pembatasan-pembatasan yang ketat atas sektor-sektor yang terbuka untuk penanaman modal bahkan pembatasan hak menambah penanaman modal yang sudah ada semuanya berdampak mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tempat penanaman modal.
2.     Jimly Asshiddiqie
”Undang-undang Dasar 1945 menganut paham kedaulatan rakyat Indonesia yang mencakup baik aspek demokrasi politik maupun aspek demokrasi ekonomi. Berdasarkan kedua doktrin demokrasi tersebut sistem sosial di Indonesia dapat dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi yang seimbang, sehingga menumbuhkan kultur demokrasi sosial yang kokoh. Dalam paham demokrasi sosial (social democracy) negara berfungsi sebagai alat kesejahteraan (welfare state). Meskipun gelombang liberalisme dam kapitalisme terus berkembang dan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, namun juga terjadi penyesuaian dengan elemen-elemen konstruktif dari sosialisme dalam bentuk paham ”market socialism”. Dianutnya prinsip demokrasi ekonomi dan paham ekonomi pasar sosial dapat kita lihat pada ketentuan Bab XIV UUD 1945. Ketentuan konstitusi tersebut harus mendasari perumusan berbagai ketentuan mengenai perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia.
3.      Heru Supraptomo
Konsern atas pendekatan ekonomi terhadap hukum juga diberikan oleh Thee Kian Wie, yang menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam implementasi UU No. 5/1999 dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, kartel, price fixing, market division, merger, cross-shareholding, dan sebagainya. Tidak kalah menariknya juga pembahasan terhadap Hukum Perbankan dengan pendekatan ekonomi. Sambil mengutip pendapat Posner, ia menyatakan bahwa:
“ilmu ekonomi merupakan suatu alat yang tepat (a powerfull tool) untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kita. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum ini belum berkembang di Indonesia. Walaupun begitu, pemikiran-pemikiran ataupun dasar-dasar ilmu ekonomi sudah diterapkan dalam membentuk ketentuan-ketentuan dalam hukum perbankan.”
4.      Douglass C. North
seorang pemenang hadiah nobel tahun 1993 dalam bidang Ilmu Ekonomi, dalam essei yang berjudul “Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction,” mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada pemahaman konsep ekonomi “transaction cost” atau biaya-biaya transaksi.
5.      Hernado de Soto
hukum yang baik adalah hukum yang menjamin bahwa kegiatan ekonomi dan sosial yang diaturnya dapat berjalan dengan efisien, sedangkan hukum yang buruk adalah hukum yang mengacaukan atau justru menghalangi kegiatan usaha sehingga menjadi tidak efisien. Lihat Hernado de Soto, Masih Ada Jalan Lain, Revolusi Tersembunyi di Negara Ketiga, terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991.
6.      Charles Himawan
Menurut evaluasi dari IMF mengenai Singapura disebutkan bahwa Singapura dinilai berhasil membendung guncangan monoter disebabkan karena fundamental ekonomi dan manajemen Singapura kuat. Ditambah ada dua faktor lagi, yaitu: adanya transparasi dan kepastian hukum yang tinggi. Charles Himawan, “Mercusuar Hukum Bagi Pelaku Ekonomi,
7.      Chatamarrasjid
Kesejahteraan dikatakan sudah mencapai tingkat maksimal bila barang dan jasa yang didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (yang diukur dengan kemauan individu untuk membayar barang dan jasa), tidak dapat ditingkatkan lagi. Chatamarrasjid, Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum
8.      Henry Kisisingger
globalisasi adalah nama lain dari dominasi Amerika Serikat. Sedangkan globalisasi hukum merupakan desain Amerika Serikat, dalam rangka menjadikan hukum sebagai alat menguasai perekonomian Negara-negara lain.
9.      Ronald Coase
Pendekatannya terkenal dengan nama ‘the Coase Theorem’, yang memberi penafsiran baru terhadap teori eksternalitas (externality), yakni berkenaan dengan analisis situasi di mana tindakan seseorang mengakibatkan beban biaya (atau keuntungan) bagi orang lain.
10.  Max Weber
Reformasi Substansi Hukum Ekonomi hukum dianggap sebagai :
1)      hasil perkembangan kekuatan ekonomis;
2)      suatu sarana yang dipergunakan oleh pihak yang memegang kekuasaan untuk mempertahankan
Bidang Analisis Ekonomi Atas Hukum, atau yang umumnya dikenal sebagai “Economic Analysis of Law” dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme Jeremy Bentham (1789), yang menguji secara sistemik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan insentif-insentif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran-ukuran kesejahteraan sosial (social welfare). Pemikiran utilitarianisme hukum Bentham tersebut tersebar dalam tulisan-tulisannya berupa analisis atas hukum pidana dan penegakannya, analisis mengenai hak milik (hukum kepemilikan), dan ’substantial treatment’ atas proses-proses hukum. Namun pemikiran ala Bentham tersebut mandeg sampai tahun 1960-an, dan baru berkembang pada awal tahun 1970-an, dengan dipelopori oleh pemikiran-pemikiran dari Ronald Coasei (1960), dengan artikelnya yang membahas permasalahan eksternalitas dan tanggung jawab hukum; Becker (1968), dengan artikelnya yang membahas kejahatan dan penegakan hukum; Calabresi (1970), dengan bukunya mengenai hukum kecelakaan; dan Posner (1972), dengan buku teksnya yang berjudul “Economic Analysis of Law” dan penerbitan “Journal of Legal Studies”.
Secara garis besar Analisis Ekonomi Atas Hukum menerapkan pendekatannya untuk memberikan sumbangan pikiran atas dua permasalahan dasar mengenai aturan-aturan hukum. Yakni analisis yang bersifat ‘positive’ atau ‘descriptive’, berkenaan dengan pertanyaan apa pengaruh aturan-aturan hukum terhadap tingkah laku orang yang bersangkutan (the identification of the effects of a legal rule); dan analisis yang bersifat ‘normative’, berkenaan dengan pertanyaan apakah pengaruh dari aturan-aturan hukum sesuai dengan keinginan masyarakat (the social desirability of a legal rule).
Pendekatan yang dipakai Analisis Ekonomi Atas Hukum terhadap dua permasalahan dasar tersebut, adalah pendekatan yang biasa dipakai dalam analisis ekonomi secara umum, yakni menjelaskan tingkah laku, baik manusia secara perorangan maupun perusahaan-perusahaan, yang berwawasan ke depan (forward looking) dan rasional, serta mengadopsi kerangka kesejahteraan ekonomi untuk menguji keinginan masyarakat.
Steven Shavell, professor di Harvard Law School, menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis yang bersifat deskriptif dan normatif dari Analisis Ekonomi Atas Hukum dengan mengemukakan manfaat atau tujuan akhir dari analisis dimaksud. Dengan analisis deskriptif dapat dikatakan rasional, bilamana orang bertindak untuk memaksimalkan tujuan atau keuntungan yang diharapkannya. Sebagai contoh adalah pertanyaan mengapa orang sangat berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya, walaupun misalnya orang tersebut mempunyai asuransi, dapat dijawab dengan kemungkinan bahwa ia tidak mau mengalami luka akibat kecelakaan, adanya ketentuan mengenai tanggung jawab atau adanya resiko diajukan ke pengadilan. Sedangkan dengan analisis normatif dapat diterangkan bahwa satu aturan hukum tertentu lebih baik dari aturan hukum lain bilamana memberikan level tertinggi bagi ukuran kesejahteraan sosial. Contoh yang dapat diberikan misalnya bilamana masyarakat menghendaki untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan lalu lintas, maka aturan hukum yang terbaik adalah yang memberikan hukuman atau sanksi bagi penyebab-penyebab kecelakaan.
Perkembangannya sekarang, Analisis Ekonomi Atas Hukum tidak terbatas pada dua permasalahan dasar sebagaimana dijelaskan di muka, namun meluas pada setiap penggunaan prinsip-prinsip ekonomi terhadap permasalahan-permasalahan hukum dan kebijakan publik. Hal ini dapat dilihat dari pengertian Economic Analysis of Law yang diberikan oleh William and Mary School of Law dalam ensiklopedia onlinenya sebagai berikut :
“A study of many applications of economic reasoning to problems of law and public policy including economic regulation of business; antitrust enforcement; and more basic areas such as property rights, tort and contract law and remedies, and civil or criminal procedures. No particular background in economics is required; relevan economic concepts will developed through analysis of various legal applications.”
Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun enforcement peraturan perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum, yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia.
Memang secara teoritis konseptual, aliran Analisis Ekonomi Atas Hukum belum fenomenal dan melembaga di Indonesia, sebagaimana menimpa juga aliran-aliran hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut, relevan mengemukakan pendapat Ifdhal Kasim, bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik-teori atau doktrin atas suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum kurang berkembang. Ahli-ahli hukum di Indonesia kurang bergairah dalam melakukan penjelajahan teoritis atas berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau taking doctrine seriously. Meskipun demikian perbincangan mengenai Analisis Ekonomi Atas Hukum bukannya sama sekali tidak ada. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam teks oratio dies Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tahun 1995, dengan mengemukakan kerangka berpikir :
a.      Berdasarkan pengamatan empiris upaya perlindungan lingkungan yang hanya digantungkan pada penggunaan instrumen hukum (legal instruments) terbukti kurang efektif.
b.      Praktek-praktek perlindungan lingkungan di negara lain, ternyata sudah menerapkan konsep mixed-tools of compliance, dimana instrumen ekonomi (economic instruments) merupakan salah satu insentif yang membuat potensial pencemar mematuhi ketentuan Hukum Lingkungan.
c.       Terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk menerapkan konsep mixed-tools of compliance.
Konsen atas pendekatan ekonomi terhadap hukum juga diberikan oleh Thee Kian Wie, yang menekankan perlunya aspek ekonomi diperhatikan dalam implementasi UU No. 5/1999 dengan mengemukakan bahasan pengkategorian monopoli, persaingan tidak sehat, kartel, price fixing, market division, merger, cross-shareholding, dan sebagainya.
Tidak kalah menariknya juga pembahasan Heru Supraptomo terhadap Hukum Perbankan dengan pendekatan ekonomi. Sambil mengutip pendapat Posner, ia menyatakan bahwa :  “ilmu ekonomi merupakan suatu alat yang tepat (a powerfull tool) untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan kita”. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum ini belum berkembang di Indonesia. Walaupun begitu, pemikiran-pemikiran ataupun dasar-dasar ilmu ekonomi sudah diterapkan dalam membentuk ketentuan-ketentuan dalam hukum perbankan.
BAB IV
PENUTUP
A.   KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu para pelaku insider trading lebih efektif diarahkan pada perbuatan melawan hukum dan sanksi yang dikenakan berupa ganti rugi atau denda atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dimana dijatuhkannya sanksi pidana adalah upaya akhir.
Besarnya ganti rugi atau denda tersebut disesuaikan dengan tingkat kerugian akibat dari pelanggaran tersebut serta diupayakan mampu menimbulkan efek jera. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal perlu diamandemen yaitu memuat pembentukan Komisi Penyelesaian Kasus Pasar Modal.
Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan kasuskasus yang ada di pasar modal terutama insider trading. Keputusan Komisi adalah merupakan putusan final yang diberi kewenangan sebagai quasi eksekutif, quasi legislatif dan quasi yudisial.
Berdasarkan analisis Eksternalitas Biaya dan Pengaruh Pemikiran Coase Terhadap Hukum, secara lebih rinci sampai pada kesimpulan:
·        Jika biaya transaksi adalah positif, maka keluaran yang tidak efisien tidak akan terjadi apapun pilihan hukumnya.
·        Hukum tidak lagi dianggap sebagai sebuah faktor yang independen. Hukum merupakan sebuah sub sistem dari berbagai sub sistem lain yang membangun sistem yang besar dan terintegrasi dalam mengatur tatanan sebuah masyarakat.
·        Pendekatan ekonomi terhadap hukum memperluas cakrawala pandang para pengemban hukum untuk memandang hukum dengan sudut pandang yang berbeda, bukan lagi pada titik berdiri dihilir saja, melainkan beralih lebih kearah hulu, jika tidak dapat berdiri dihulu maupun hilir sekaligus. Seumpama sebuah sumber mata air, pengemban hukum atau ilmuan hukum akan lebih arif jika ia berada disekitar mata air guna menjaga kelestarian mata air tersebut agar tetap mengeluarkan air yang jernih ketimbang berdiri ditepi kali untuk mengingatkan semua pihak agar kali tersebut mesti dijaga kelestarian dan kebersihannya bagi kemaslahatan masyarakat. Sumber air yang tidak terjaga dan tidak terlindungi akan mengakibatkan sumber itu kering dan tak mengeluarkan air lagi akhirnya mubasir. Meski ia pun dituntut juga untuk ikut serta mengamankan kebersihan kali dengan seperangkat aturan hukum yang memaksa.
Dengan memaparkan perkembangan Analisis Ekonomi Atas Hukum, serta melibatkannya dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, maka menjadi lebih terbuka kemungkinan perubahan paradigma serta lebih banyak alternatif pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia. Tulisan ini merupakan pengantar bagi studi yang lebih jauh terhadap Analisis Ekonomi Atas Hukum, namun demikan pada tingkatnya yang sangat minimal telah dapat memunculkan salah satu kritik penting berkenaan dengan masalah economic efficiency yang secara tidak sadar ada dalam perkembangan hukum bisnis di Indonesia. Oleh karena itu relevan kiranya untuk masa yang akan datang, memfungsikan model Analisis Ekonomi Atas Hukum disamping model teori hukum lain ke segenap proses hukum di Indonesia, baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakan hukum dan dalam menganalisis doktrin serta menguji keabsahan suatu sistem sosial dan kebijakan-kebijakan tertentu.
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: